RIENEWS.COM – Pemungutan suara Pemilu 2024 yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024, menurut Koalisi Masyarakat Sipil telah mengonfirmasi, bahwa pemerintahan Joko Widodo telah memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan Calon Presiden Prabowo Subianto yang didampingi oleh anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.
“Sejak awal koalisi menilai, Prabowo dan Gibran adalah paslon yang bermasalah,” kata Gufron Mabruri dari Imparsial melalui siaran pers Koalis Masyarakat Sipil yang diterima Rienews.com, Jumat, 16 Februari 2024.
Prabowo adalah pelanggar HAM karena telah melakukan penculikan aktivis HAM pada 1997-1998 yang telah diakuinya. Bahkan membuat dia dicopot dari dinas kemiliteran oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada 3 Agustus 1998.
Sedangkan majunya Gibran sebagai cawapres dinilai telah mengabaikan agenda reformasi 1998. Pencalonan Gibran sarat dengan praktik KKN, serta melanggar etika konstitusi. Tidak ada kepentingan rakyat yang diwakilinya. Koalisi menduga kepentingan utamanya adalah untuk mengamankan dan melanggengkan kekuasaan pribadi, keluarga, dan kroni-kroni Jokowi.
“Gibran tidak layak menjadi Calon Wakil Presiden,” tegas Julius Ibrani dari PBHI.
Pencalonan Gibran dimulai dari pembajakan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) melalui pamannya, Anwar Usman, Ketua Majelis Hakim dalam persidangan MK saat itu. Putusan Mahkamah Kehormatan MK (MKMK) jelas menyatakan terjadi pelanggaran etik berat dalam Putusan 90/2023 yang membuka jalan pencawapresan Gibran.
Pencawapresan Gibran di KPU juga bermasalah. Seharusnya pencawapresan ditolak oleh KPU karena tidak sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) sendiri. PKPU baru diubah setelah Pendaftaran Pasangan Capres-Cawapres 02 diterima. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan, Ketua dan Komisioner KPU melanggar etik berat dan diberikan sanksi peringatan keras terakhir terhadap ketua KPU Hasyim Asy’ari karena telah meloloskan pencalonan Gibran.
Kondisi ini, menurut koalisi menunjukkan bagaimana kekuasaan Jokowi, keluarga dan kroni-kroninya benar-benar telah membajak lembaga negara, seperti MK dan KPU. Mereka tidak lagi mempedulikan etika, konstitusi negara, demokrasi, dan tata pemerintahan yang bersih dari KKN. Selain melanggar etika, konstitusi, hukum, dan keadaban politik demokratis, Jokowi telah menyalahgunakan dan memobilisasi sumber daya negara, baik aparat, program, dan anggaran negara. Bahkan otoritas yang dimilikinya untuk memenangkan Paslon 02.
Artikel lain
Kecurangan Pemilu, Jokowi Berdalih Mekanisme Pengawasan Berlapis
KPU Bantah Sirekap Memanipulasi Hasil Suara Pemilu 2024
Bawaslu Temukan 19 Masalah, KPU Gelar Pemungutan Suara Susulan
Sejak sebelum Pemilu, Koalisi Masyarakat Sipil sudah menemukan bahwa kejahatan Pemilu (electoral evil) bersifat terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). Jumlah kasus pelanggaran sejak penetapan Paslon pada 18 November 2023 hingga masa tenang terjadi lonjakan hampir 300 persen dibandingkan jumlah kasus pda periode pemantauan Mei-Oktober 2023. Bahkan sehari sebelum Presiden mengeluarkan kebijakan ‘politik gentong babi’ dengan menaikkan tunjangan Bawaslu.
“Kebijakan tersebut patut dipersoalkan karena nyata-nyata merupakan upaya untuk “menaklukkan” Bawaslu,” kata Halili Hasan dari SETARA Institute.
Koalisi juga menilai, pelanggaran massif yang terjadi pada hari pencoblosan dan pasca itu menunjukkan bahwa kejahatan sebelum hari pencoblosan berlanjut. Kejahatan Pemilu dalam bentuk intimidasi (sebagaimana diakui Bawaslu) untuk mendukung Paslon 02, salah input (sebagaimana diakui KPU) dan pencurian suara serta penggelembungan suara untuk Paslon 02 pada Sistem Rekap KPU. Juga pencoblosan Paslon 02 oleh KPPS dan orang-orang tidak bertanggungjawab atas perintah KPPS atau aparat desa, dan sebagainya.
“Itu menunjukkan Pemilu 2024, khususnya Pilpres, tidak legitimate serta meruntuhkan kedaulatan rakyat dan demokrasi,” imbuh Mike Verawati dari KPI.
Bahkan melaporkan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu dan MK, sebagaimana disampaikan Jokowi, adalah tindakan sia-sia. Sebab MK dan Bawaslu hanyalah Lembaga negara yang tidak terbukti tunduk pada kebaikan bersama rakyat, tetapi tunduk pada kehendak politik Jokowi dan kroni-kroninya.
“Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan menolak hasil Pilpres tanggal 14 Februari,” tegas Wahyu Susilo dari Migrant Care.
Koalisi menuntut agar dilaksanakan Pemilu ulang oleh KPU dan Bawaslu yang dipilih ulang oleh Tim Independen. Koalisi juga menuntut agar Paslon 02 harus dilakukan diskualifikasi karena telah melakukan pelanggaran etik, konsitusi, dan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Artikel lain
Paslon Anies-Muhaimin Unggul di TPS Khusus UGM
Jokowi Minta Kecurangan Pemilu Dilaporkan ke Bawaslu
Pantauan Pemungutan Suara, Ada TPS Terlambat Akibat Banjir
Koalisi Masyarakat Sipil terdiri dari PBHI Nasional, Imparsial, WALHI, Perludem, ELSAM, HRWG, Forum for Defacto, SETARA Institute, YLBHI, Migrant Care, IKOHI, Transparency International Indonesia (TII), Indonesian Corruption Watch (ICW), KontraS, Indonesian Parlementary Center (IPC), Jaringan Gusdurian, Jakatarub, DIAN/Interfidei, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Yayasan Inklusif, Fahmina Institute, Sawit Watch, Centra Initiative, Medialink, Perkumpulan HUMA, Koalisi NGO HAM Aceh, Flower Aceh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lingkar Madani (LIMA), Desantara, FORMASI Disabilitas (Forum Pemantau Hak-hak Penyandang Disabilitas), SKPKC Jayapura, AMAN Indonesia, Yayasan Budhi Bhakti Pertiwi, Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Public Virtue, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yayasan Tifa, Serikat Inong Aceh, Yayasan Inong Carong, Komisi Kesetaraan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Aceh, Eco Bhinneka Muhammadiyah, FSBPI. (Rep-04)
