BPK Sarankan Bupati Karo Ganti Pimpinan SKPD “ABS”

oleh -1.091 Kali Dibaca
Bupati Karo Terkelin Brahmana menyerahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 Pemkab Karo kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara V. M. Ambar Wahyuni, Selasa 9 April 2019, di Kantor BPK, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan. [Foto Ist | Rienews]

RIENEWS.COM – Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara V. M. Ambar Wahyuni menyarankan Bupati Karo Terkelin Brahmana untuk mengganti pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang asal bapak senang (ABS). Hal ini dikemukakan Ambar saat menerima Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018, di Kantor BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Selasa 9 April 2019.

Ambar Wahyuni mengingatkan agar Sekretaris Daerah Pemkab Karo melakukan pengawasan dan monitoring pada SKPD di Kabupaten Karo saat Tim Auditor BPK melakukan pemeriksaan.

“Agar Sekda melakukan pengawasan atau monitoring para SKPD di Kabupaten Karo dalam menyiapkan segala sesuatu yang akan diminta oleh Tim Auditor saya ke depan terhitung mulai besok (Rabu 10 April 2019) sudah bisa bekerja. Sesuai ketentuan, tim saya akan melaporkan hasil keuangan Karo pada tanggal 29 Mei 2019 setelah dilakukan pemeriksaan, di sini nanti kita lihat dari hasil Tim Auditor yang sudah bekerja maka dapat kita simpulkan apakah Kabupaten Karo mendapatkan Opini WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian) atau WDP (Wajar Dengan Pengecualian atau Disclaimer),” tegas Ambar.

Ambar menyatakan, penilaian WTP atau WDP belum dapat dilakukan sebelum Tim Auditor BPK RI Perwakilan Sumatera Utara menyelesaikan pemeriksaan.

“Sebelum anggota saya memberikan hasil keseluruhan, kita belum bisa simpulkan Kabupaten Karo mendapatkan opini (WTP atau WDP) yang kita sebutkan di atas. Untuk itu saya mengingatkan, agar para SKPD Kabupaten Karo segera melengkapi administrasi yang kami butuhkan selama tim bekerja nantinya. Dan saya ingatkan (Bupati Karo), jangan di depan Bapak Bupati semuanya ABS (asal bapak senang), asal ditanya pimpinan, sudah Pak. Itulah ABS,” ungkap Ambar.

Baca Berita:

5 Orang Tewas Tertimbun Longsor di Tambang Intan Kota Banjarbaru

Bupati Karo Apresiasi PT WEP Perbaiki Jalan Sepanjang 8,2 Km

Hal ini diungkapkan Ambar pernah terjadi di Tahun 2016 dan Tahun 2017.

“Saat kita minta, belum siap dengan alasan dari bawah belum menyerahkan laporannya. Nah, menghindari ini. Kita tidak mau ABS, karena di tim kami tidak berlaku ABS atau AIS (asal ibu senang), apa yang kamu minta harus dipenuhi. Pengalaman ini sudah pernah terjadi di Tahun 2016 dan Tahun 2017,  Kabupaten Karo agak lambat, ini jadi pedoman bagi Pemkab Karo  agar diwarning dan berlakukan reward and punishment  bagi 49  SKPD. Jika  ada yang membandel, silakan  Pak Bupati Karo tegas, ganti atau copot saja SKPD tersebut. Karena ini berdampak kepada  Bupati Karo sendiri nantinya,” sebut Ambar.

Dalam kesempatan itu, Ambar menegaskan di Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018, terdapat tiga SKPD yang belum menyelesaikan laporannya.

“Tahun laporan 2018 lalu, masih ada SKPD saat ini belum menyelesaikan laporannya. Oleh sebab itu BPKPAD (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah) segera minta laporannya baik di Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, dan Rumah Sakit Umum,” kata Ambar.

Sebelumnya, Bupati Karo Terkelin Brahmana mengungkapkan penyerahan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Karo berdasarkan Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

“Kita harus patuh akan peraturan, sebab itu  kita serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten  Karo Tahun Anggaran 2018 kepada BPK Sumatera Utara, hari ini,” ungkap Terkelin.

Dijelaskan Terkelin, dokumen yang diserahkan meliputi, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala Daerah, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan, dan Laporan Keuangan (CalK), Laporan Hasil Reviu Inspektorat, Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah, Rekapitulasi Dana Desa.

“Dokumen ini kita serahkan agar kedepan pihak BPK Perwakilan Sumut menurunkan Tim Audit ke Kabupaten Karo sesuai ketentuan untuk memverifikasi atas laporan yang kita serahkan tadi.  Apa saja yang dibutuhkan dari 49 SKPD, agar Tim Auditor melakukan pemeriksaan,” sebut Terkelin.

Bupati Karo mengakui secara umum masih banyak SKPD belum memenuhi apa yang diminta Tim Audito BPK.

“Hal ini sesuai masukan dari  tim BPK tadi,” pungkas Terkelin.

Menyinggung 3 SKPD di Pemkab Karo yang belum menyelesaikan laporan keuangannya, dibenarkan Kabid Akuntansi BPKPAD Karo, Dewiani br Sinulingga.

“Saat ini ada tiga dinas sulit untuk memberikan laporannya, khususnya Dinas Pendidikan, kami sangat kocar-kacir karena data yang kami minta untuk dilengkapi saat Tim Auditor BPK minta, belum bisa kami penuhi,” ujar Dewiani.

Namun Dewiani, enggan menyebutkan kendala hingga laporan keuangan itu belum diselesaikan SKPD bersangkutan.

“Saatnya juga  publik akan tahu, sebab pihak Auditor akan turun melakukan pemeriksaan. Mudah-mudahan cepat direspons yang kita keluhan ini, sabar ya,” kata Dewiani.

Penyerahan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 Pemkab Karo diserahkan Bupati Karo Terkelin Brahmana didampingi Kepala BPKPAD Andreasta Tarigan, Kepala Inspektorat Philemon Brahmana, Kabid Akuntansi BPKPAD Dewiani Br Sinulingga, dan Kabid Inspektorat Daut Tarigan. (Rep-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *