Dalam pertemuan itu, Bupati Karo didampingi Kepala Bappeda Karo Nasib Sianturi, Kepala Dinas Kesehatan Karo Irna S. Meliala, dan Arjuna Wijaya.
Menanggapi program Pemkab Karo itu, Kemenkes melalui Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Bayu Teja Muliawan memberikan respons kepada Pemkab Karo untuk melakukan sejumlah langkah.
“Untuk pembangunan RSU Kabanjahe, silakan dulu ambil lokasi pemindahan RSU Kabanjahe dengan luas 5 hingga 6 hektar. Sebelum dibangun lakukan dulu studi kelayakan. Kemudian bangun dulu dengan APBD Karo, hal ini menghindari temuan nantinya, sebab persyaratan sekarang pembangunan harus dari daerah dulu, baru dapat dibantu oleh pihak pusat. Dan paling penting, pihak pusat hanya sebagai “suplemen tambahan” tidak bisa secara utuh membangun RSU,” sebut Bayu.
Dijelaskan Bayu, untuk lahanitu minimal 5 hingga 6 hektar sudah standar persyaratan, agar pengembangan dalam jangka 10 tahun hingga 25 tahun dapat berkembang baik dana pusat dikucurkan.
Menyoal program Puskesmas Pariwisata, Bayu mengatakan, syarat detailnya harus ada dulu RSU Kabanjahe yang baru dibangun, dan sudah ada nomor register.
“Untuk Puskesmas Keliling akan kita bantu yang penting ada proposalnya. Terkait bencana Gunung Sinabung yang sudah sekian lama erupsi, pihak kami (Kemenkes) bersedia membantu dalam hal obat-obatan, masker, dan lainnya, jika tidak terpenuhi oleh daerah dan BNPB. Maka, silakan Dinas Kesehatan ajukan permintaan melalui proposal, akan kita bantu dan proses,” tegas Bayu dalam pertemuan.
Kepala Dinas Kesehatan Karo Irna S. Meliala menyatakan segera memenuhi persyaratan tersebut.
“Apa yang dapat saya lakukan sesuai dengan Tupoksi saya. Setelah pertemuan ini , segera mungkin saya buatkan surat permohonan/proposal bantuan, misalnya bantuan sarana prasarana Puskesmas Keliling akan kita masukkan proposalnya, begitu juga untuk permintaan masker,dan obat-obatan , yang tersedia di Kemenkes terkait erupsi Gunung Sinabung. Jika nanti dibutuhkan, kita ajukan karena butuh koordinasi dengan BPBD Karo. Sebab adanya stok dan cukupnya pasokan yang tahu adalah pihak BPBD,” imbuh Irna. (Rep-01)
