Tegakan Perbup Prokes, Bupati Karo Instruksikan Digelar Apel Gabungan

oleh -129 Kali Dibaca
Bupati Karo Terkelin Brahmana, Dandim 0205/TK Karo Letkol Kav Yuli Eko Hardianto bersama ormas Pemuda Merga Silima (PMS) Karo. [Foto Ist | Rienews]

RIENEWS.COM – Dinilai masih abainya masyarakat Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menerapkan protokol kesehatan (Prokes) di masa pandemi Covid-19. Bupati Karo Terkelin Brahmana mnginstruksikan agar digelar apel gabungan penegakan Peraturan Bupati (Perbup) Karo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 atau disebut Perbup Prokes.

Apel gabungan tersebut melibatkan unsur Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Karo, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Karo, Kodim0205/TK, Polres Tanah Karo dan para relawan dan organisasi masyarakat (Ormas).

“Ini sangat perlu digelar agar masyarakat tahu bahwa Perbup itu harus dilaksanakan,” kata Terkelin Brahmana saat menerima audiensi Ketua DPC Pemuda Merga Silima (PMS) Karo Beres Brahmana, di ruang kerjanya, Senin 28 September 2020.

Baca Berita:

Bupati Karo dan Istri Ikut Program Tes Swab Massal

Fahri Hamzah Puji Paslon Wali Kota Medan Bobby-Aulia

Hadir dalam pertemuan itu, Dandim 0205/Tanah Karo Letkol Kav Yuli Eko Hardianto, Kabag Pps polres Tanah Karo Kompol D. Munthe, Plh Ketua Tim GTPP Covid-19 Karo Mulia Barus, Kasatpol PP Hendrik Philemon Tarigan.

“Ini momen, ada organisasi mau sebagai relawan dalam membantu tugas pemerintah, wajib kita hargai dan apresiasi,” katanya.

Dalam pertemuan itu, Terkelin meminta segera dilaksanakan apel gabungan penegakan Perbup Prokes. Langkah ini, sebut Terkelin, dikarenaka masih ditemukan di lapangan masyarakat abai menerapkan prokes, seperti tidak memakai masker.

“Bayangkan, sudah ratusan ribu masker dibagi pemerintah, swasta, dan relawan. Tapi, kenyataannya di lapangan masih banyak ditemukan masyarakat tidak pakai masker,” ungkapnya.

Terkelin mengkhawatirkan belum tingginya kesadaran warga memakai masker akan menimbulkan klaster baru Covid-19.

“Ini kita antisipasi agar tidak terjadi klaster baru. Caranya, laksanakan peraturan yang ada guna menekan persoalan (klaster) baru. Manfaatkan elemen masyarakat, melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan Ormas yang salah satunya PMS saat ini bersama kita, supaya dilibatkan dalam sosialisasi prokes,” tegasnya.

Dijelaskannya, gelar apel gabungan penegakan Perbup Prokes bertujuan sosialisasi dan menyatukan persepsi atas aturan tersebut.

“Jadi kita harus proaktif sosialisasi, lakukan patroli dan tertibkan jika ada yang melanggar prokes di Jambur, losd dan kedai kopi,” tegasnya.

Bupati mengimbau warganya tidak bersikap acuh dalam menerapkan prokes.

Dandim 0205/TK Letkol Kav Yuli Eko Hardianto mengatakan, Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu daerah kritis penyebaran Covid-19 termasuk Kabupaten Karo juga.

Yuli mengapresiasi Ormas PMS berkenan menjadi relawan  membantu pemerintah untuk menyosialisasikan Perbup Prokes.

“Ini cukup  luar biasa, patut kita hargai PMS. Initinya kita sepakat yang melanggar  prokes ditindak karena sudah jelas ada aturan sanksi hukum di Perbup 46 tahun 2020,” kata Letkol Kav Yuli.

Kasatpol PP Karo Hendrik Philemon Tarigan menegaskan dalam penegakan Perbup Prokes merupakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan aparat penegak hukum (APH).

“Yang penting, saat aplikasi di lapangan nanti, PMS merupakan mitra sifatnya hanya membantu kami dalam  mensosialisasikan pola hidup sehat, pakai masker. Sedangkan untuk penegakan peraturan daerah, disarankan rekan-rekan harus  paham bahwa itu tugas Satpol PP bersama dengan APH lainnya,” imbuh Hendrik. (Rep-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *