RIENEWS.COM – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan dua poin Diplomasi Indonesia untuk Palestina “All Eyes On Rafah” dalam kuliah umum di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga disiarkan secara online, Senin, 3 Juni 2024.
Pertama, perkembangan situasi Gaza saat ini. Kedua, sepak terjang politik luar negeri Indonesia dalam isu tersebut. Ia menggambarkan situasi Palestina saat ini semakin memburuk.
“Tidak ada satu pun kalimat yang dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa situasi bangsa Palestina mengalami perbaikan. Tidak ada sama sekali,” ungkap Retno di hadapan lebih dari 250 orang mahasiswa dan akademisi lintas keilmuan.
Namun pemerintah Indoensia tetap ingin Palestina diakui sebagai negara, meski ada isu atau upaya yang menghambat realisasi itu.
“Palestina akan selalu kami bela,” tegas Retno dalam kuliah umum yang dipandu Dosen Departemen Hubungan Internasional, Fisipol UGM, Muhadi Sugiono.
Sejak 7 Oktober 2023, lebih 2 juta orang terusir. Lebih dari 36.284 orang terbunuh, 15.239 di antaranya adalah anak-anak. Sebanyak 196 personel PBB terbunuh, 82.057 luka-luka, 10 kuburan massal ditemukan di Gaza.
Pemerintah Indonesia berkomitmen mengirim bantuan kemanusiaan sebagai wujud dari bentuk konsistensi untuk membantu pengungsi Palestina. Jumlahnya saat ini lebih dari 4500 ton. Menurut dia, pemerintah siap mengirim bantuan bila suatu waktu diperlukan.
“Semua bantuan kami kirim sesuai dengan permintaan di lapangan,” jelas dia.
Kondisi di sana juga diperparah dengan upaya pelemahan terhadap Badan Bantuan dan Kerja PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East/UNRWA), antara lain dengan penghentian bantuan donor kepada UNRWA.
Saat ini, UNRWA tengah memerlukan bantuan keuangan untuk menangani 6 juta warga Palestina di Jalur Gaza, Tepi Barat, Yordania, Suriah dan Lebanon. Indonesia terus mendorong banyak pihak untuk membantu organisasi tersebut.
“Pelemahan secara sistematis UNRWA, bukan saja memperburuk pelayanan kepada para pengungsi. Namun secara strategis untuk meniadakan isu pengungsi. Ini adalah tujuan strategis Israel,” imbuh Retno.
Selain itu, Retno juga menyampaikan ada upaya pelemahan two-state solution serta keanggotaan Palestina di PBB masih terus diveto. Namun ia menegaskan, diplomasi Indonesia untuk Palestina tidak pernah berhenti. Indonesia akan terus berjuang melalui Majelis Umum dan di Dewan Keamanan PBB agar Palestina diakui sebagai sebuah negara.
“Indonesia secara konsisten memegang prinsip dan nilai-nilai universal dan terus mendukung perjuangan Palestina. Meski banyak sekali tekanan terhadap Indonesia, termasuk agar Indonesia segera menormalisasi hubungan dengan Israel,” ucap Retno.
Kekokohan prinsip itulah, menurut Retno, membuat Indonesia dihormati dunia internasional.
Enam Prioritas Dukungan
Ada enam prioritas dukungan Indonesia terhadap Palestina.
Pertama, mendorong segera terciptanya gencatan senjata segera dan berkelanjutan (immediate and sustainable ceasefire). Tanpa ceasefire, upaya perbaikan situasi tidak akan terwujud.
Kedua, Indonesia akan terus mendukung kerja UNRWA dan mendorong negara lain untuk terus memberikan dukungannya. Indonesia telah memberi contoh dengan menaikkan kontribusinya kepada UNRWA.
Artikel lain
Aplikasi Belum Tersedia, Anggota DPR Minta Sistem Bayar Tol Nirsentuh Ditunda
Presiden Jokowi Tegaskan Blok Rokan 100 Persen Dimiliki Pertamina
Tiga Juta Lebih Anak Indonesia Merokok, Pemerintah Dinilai Gagal
Ketiga, Indonesia juga terus berkomitmen untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Sejauh ini, Indonesia telah mengirimkan lebih dari 4500 ton bantuan kemanusiaan ke Palestina.
Keempat, mendorong agar semua Keputusan ICJ (The orders of the ICJ) dapat dipatuhi Israel. Indonesia berharap Dewan Keamanan PBB dapat membuat sebuah keputusan yang dapat memaksa Israel untuk patuh dan menjalankan keputusan ICJ.
Kelima, mendorong lebih banyak negara mengakui Negara Palestina. Ini antara lain yang dilakukan Menlu dalam kunjungan ke Eropa minggu lalu. Saat ini sudah ada 144 dari 193 negara anggota PBB yang mengakui Palestina. Sedangkan 49 negara yang belum mengakui adalah mayoritas berasal dari negara barat.
Keenam, terus berupaya agar proses keanggotaan Palestina di PBB dapat dirampungkan.
“Perjuangan Palestina masih panjang. Perjuangan Indonesia dan dunia internasional untuk membantu Palestina juga masih panjang. Diperlukan konsistensi, keberpihakan terhadap keadilan, perdamaian dan kemanusiaan. To defend justice and humanity. Itulah yang terus diupayakan politik luar negeri Indonesia,” ujar Retno saat menutup perkuliahan.
Diplomasi tersebut, menurut Retno sesuai dengan bunyi Pembukaan UUD 1945, bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Jokowi Kecam Keras
Presiden Joko Widodo mengecam keras serangan militer Israel ke Rafah, Palestina. Penegasan tersebut merupakan respons atas eskalasi kekerasan yang terjadi baru-baru ini.
“Meskipun sudah berkali-kali saya sampaikan, tapi saya ingin mengulang lagi bahwa Indonesia mengecam keras serangan Israel ke Rafah,” tegas Jokowi dalam keterangan pers di Kota Dumai, Provinsi Riau, Sabtu, 1 Juni 2024.
Jokowi menekankan Israel harus mematuhi hukum internasional, termasuk perintah dari Mahkamah Internasional untuk menghentikan ofensif mereka terhadap Palestina.
“Israel mestinya memiliki kewajiban untuk menaati Mahkamah Internasional, termasuk penghentian ofensif serangan ke Palestina,” imbuh dia.
Kecaman tersebut menunjukkan sikap tegas Indonesia terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional, serta mendukung perdamaian dan kestabilan di Timur Tengah.
Sebelumnya, Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) telah memerintahkan Israel untuk menghentikan serangan mereka di Rafah lewat putusan yang disampaikan pada 24 Mei 2024.
Dalam kutipan putusan dari situs resminya, Mahkamah Internasional memerintahkan Israel untuk segera menghentikan serangan militer dan tindakan lainnya di Kegubernuran Rafah. Sebab dapat menimbulkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian kehidupan kelompok Palestina di Gaza.
Selain itu, Israel juga harus menjaga agar penyeberangan Rafah tetap terbuka untuk penyediaan layanan dasar dan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan tanpa hambatan.
Artikel lain
Sengkarut Kasus Vina Cirebon, Presiden Jokowi Angkat Bicara
Visa Umrah Dilarang Masuk Mekah Sejak 15 Dzulqaidah hingga 15 Dzulhijjah 1445H
Alasan Milenial Pilih Rumah di Kota Mandiri Bekala
Kemudian mengambil langkah-langkah efektif untuk menjamin akses tanpa hambatan ke Jalur Gaza bagi komisi penyelidikan, misi pencarian fakta atau badan investigasi lainnya yang diberi mandat oleh badan-badan PBB yang berwenang untuk menyelidiki tuduhan genosida. (Rep-04)
Sumber: Kementerian Luar Negeri, UGM, BPMI Setpres
