RIENEWS.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan respons atas putusan sengketa Pilpres 2024 yang telah ditetapkan delapan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin, 22 April 2024. Akhir dari putusan MK tersebut meneguhkan kemenangan paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Respons tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat meresmikan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana Sulawesi Barat dan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Provinsi Sulawesi Barat, di SMKN 1 Rangas Kabupaten Mamuju, pada Selasa, 23 April 2024.
“Pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat,” kata Jokowi.
Presiden menegaskan pertimbangan hukum dari putusan MK juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah telah dinyatakan tidak terbukti. Mulai dari kecurangan, intervensi aparat, politisasi bansos, mobilisasi aparat, hingga ketidaknetralan kepala daerah.
“Ini yang penting bagi pemerintah ini,” ujarnya.
Presiden pun mengajak seluruh pihak untuk bersatu dan bersama-sama membangun negara Indonesia. Menurut Jokowi, faktor eksternal dan geopolitik yang terjadi saat ini dapat memberikan tekanan ke semua negara.
“Saatnya bersatu, bekerja membangun negara kita,” ucap Presiden Jokowi.
Presiden menyatakan bahwa pemerintah akan mendukung proses transisi dari pemerintah saat ini kepada pemerintah yang akan datang. Proses tersebut akan dilakukan setelah penetapan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Artikel lain
Putusan Sengketa Pilpres 2024, Hakim MK ‘Terbelah’
Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Presiden ke 5 hingga HRS Ajukan Amicus Curiae
Kunjungan Sadhguru Perkuat Bali Jadi Destinasi Wisata Spiritual
“Akan kita siapkan karena sudah sekarang MK sudah, tinggal nanti penetapan oleh KPU besok,” imbuh Jokowi.
Aturan Netralitas ASN
Putusan sengketa Pilpres 2024 yang digugat paslon capres-cawapres Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar, dan paslon capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD, yang dibacakan delapan hakim MK pada Senin lalu, terdapat perbedaan pendapat di antara para hakim.
Dalam keputusan hakim MK terhadap Permohonan Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 (Anies-Cak Imin), dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 (Ganjar-Mahfud), lima hakim MK menolak kedua gugatan tersebut. Kelima hakim yang menolak gugatan sengketa Pilpres 2024 yakni, Ketua MK Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani.
Sementara tiga hakim MK Saldi Isra, Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion). Ketiga hakim MK tersebut menerima dan menyatakan dalil Pemohon yang menyoalkan cawe-cawe Presiden Joko Widodo mendukung paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang tak lain putra sulung Jokowi, politisasi bantuan sosial (bansos)s, dan ketidaknetralan Pj kepala daerah, beralasan menurut hukum.
Menyikapi putusan sengketa Pilpres 2024, dua peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII),Aulia Rachman Eka Putra dan Diva Febrina Nurcahyani Rahman yang menyoroti dissenting opinion tiga hakim, berpendapat agar menyempurnakan aturan mengenai netralitas aparatur negara, imparsialitas dan netralitas Presiden, dan pengaturan pembagian bantuan sosial agar tidak ada keragu-raguan sedikitpun terhadap pelaksanaan pemilihan umum.
Artikel lain
Sandiaga Luncurkan “unBALIvable” Jadi Merek Kolektif Bali
Pakar UGM Nilai Konflik Iran-Israel di Selat Hormuz Picu Harga BBM Naik
Perang Iran-Israel, Menteri Retno: WNI Sejauh Ini Dalam Keadaan Baik
“Kedua, kepada KPU, Bawaslu, dan DKPP agar melanjutkan komitmennya dalam penyelenggaraan pemilu yang tidak hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga secara substansial untuk mewujudkan Pemilu yang Luber, jurdil,” kata kedua peneliti dalam siaran pers Selasa, 23 April 2024. (Rep-02)
Sumber: BPMI Setpres, MKRI
