RIENEWS.COM – Keinginan Presiden Prabowo Subianto mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati dan wali kota) kembali dipilih oleh DPRD, dengan alasan efisiensi, menuai kontroversi. Prabowo berdalih, sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD menghemat anggaran, dan sistem itu telah diterapkan di berbagai negara seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada, dan Australia.
“Jadi saya sendiri condong, saya akan mengajak kekuatan politik berani memberi solusi kepada rakyat. Demokratis tapi jangan buang-buang uang. Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” kata Presiden Prabowo di Puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, GBK, Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025.
Di masa rezim Orde Baru berkuasa, pemilihan kepala daerah hingga presiden di Indonesia menerapkan sistem tidak langsung. Pasca-reformasi sistem pemilihan ini berubah menjadi pemilihan langsung oleh rakyat, mulai dari wali kota, bupati, gubernur hingga presiden.
Mencuatnya kembali wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD-sistem pemilihan tidak langsung, menuai kontroversi. Politisi Demokrat anggota Badan Legislasi DPR RI, Benny Kabur Harman menolak wacana tersebut. Ia menyebutkan, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar dalam demokrasi lokal.
Pemilhan tidak langsung oleh rakyat, menurut Benny, justru berpotensi mempertahankan masalah klasik seperti tingginya biaya politik, praktik politik uang, hingga lemahnya netralitas aparatur negara.
