RIENEWS.COM – Kantor Pusat Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) di Jalan Hang Jebat, Jakarta, digusur paksa oleh Kementerian Kesehatan bersama Pemerintah Kota Jakarta Selatan, pada Rabu, 10 Juli 2024.
Seratus personil Satpol PP dibackup belasan personel kepolisian dan TNI, pada pukul 07.00 WIB, mendatangi Kantor Pusat PKBI dan mengeluarkan seluruh barang dari dalam gedung yang telah dihuni PKBI sejak 1970.
“Kami Keluarga Besar PKBI seluruh Indonesia menolak pengusiran dan upaya pemerintah menghalangi perjuangan PKBI dalam mewujudkan hak-hak kesehatan keluarga Indonesia. Layanan Kesehatan Seksual Reproduksi (KSR) terutama untuk perempuan dan anak, merupakan hak dasar bangsa Indonesia menuju keluarga bertanggung jawab dan inklusif. Kami, relawan, staf dan simpatisan PKBI akan bertahan di Hang Jebat, sampai titik darah penghabisan sampai ada keadilan untuk rumah perjuangan kami,” keterangan tertulis yang disiarkan PKBI.
Kuasa hukum PKBI, Nawawi Bahrudin menjelaskan, Pemkot Jaksel dan Kemenkes RI sebagai eksekutor aksi penggusuran memaksa PKBI keluar dari Hang Jebat yang sudah ditempati selama 55 tahun berdasarkan SK Gubernur DKI No.207/2016.
“Pada hal putusan hukum di pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung terhadap lahan PKBI di Hang Jebat adalah Non-Executable,” kata Nawawi.
Direktur Eksekutif PKBI, Eko Maryadi mengungkapkan, barang-barang milik PKBI dikeluarkan secara paksa oleh para personil Satpol PP.
PKBI telah menempati lahan di Jalan Hang Jebat secara sah berdasarkan SK Gubernur DKI Ali Sadikin, pada 1970. Di atas lahan itu, kini telah berdiri Training Center dan Kantor Pusat PKBI yang melayani warga terutama perempuan dan anak di seluruh Indonesia.
Sejarah PKBI
Lahirnya PKBI pada 23 Desember 1957, dilatarbelakangi oleh keprihatinan para pendiri, yang terdiri dari sekelompok tokoh masyarakat dan ahli kesehatan terhadap berbagai masalah kependudukan dan tingginya angka kematian ibu di Indonesia.
Gagasan tentang keluarga berencana menghadapi tantangan yang sangat besar di era tahun 1950-an. Sebagian besar masyarakat cenderung melihat keluarga berencana sebagai upaya pembatasan kehamilan semata, yang pada masa itu dinilai sebagai suatu hal yang dianggap sebagai bentuk perampasan kemerdekaan yang baru saja mereka nikmati.
Artikel lain
Tok! DPR Sahkan Pansus Haji 2024
Dirjen Aptika Semuel Pangerapan Mundur, Puan: Tanggung Jawab Moral Kepemimpinan
Kapolda Sumut: Dua Eksekutor Pembakar Rumah Wartawan Sempurna Pasaribu Ditangkap
Di sisi lain, pada periode tersebut pemerintah belum menyadari manfaat keluarga berencana bagi peningkatan kualitas bangsa. Saat itu hamil dan melahirkan ditanamkan sebagai tugas mulia perempuan untuk melahirkan jutaan generasi baru Indonesia yang akan mengelola sumber daya alam yang melimpah dan mengangkat citra Indonesia sebagai bangsa yang besar di mata dunia.
Banyaknya perempuan hamil dan melahirkan berimplikasi terhadap kesehatan perempuan, yaitu tingginya angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Hal ini semakin mendorong para pendiri PKBI untuk membentuk wadah gerakan keluarga berencana di Indonesia.
Diawali dengan diskusi dengan Mrs. Dorothy Brush, anggota Field Service IPPF yang disusul oleh kunjungan Dr. Abraham Stone dan Margareth Sanger perwakilan Research Institute New York maka Dr. Soeharto ketika itu sebagai dokter pribadi Presiden Soekarno, mulai memikirkan beberapa kemungkinan untuk mendirikan sebuah organisasi keluarga berencana.
Akhirnya pada tanggal 23 Desember 1957 PKBI resmi berdiri. Dalam sejarah perjalanannya, PKBI ikut membidani BKKBN yang sekarang menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
Kepekaan dan kepedulian PKBI terhadap masalah kesehatan perempuan pada gilirannya menyadarkan masyarakat untuk menempatkan KB dalam perspektif yang lebih luas, yaitu kesehatan reproduksi.
Kerja keras yang terus menerus membuahkan pengakuan dunia terhadap eksistensi PKBI. Pada tahun 1969 PKBI mencatat sejarah baru sebagai anggota penuh IPPF (International Planned Parenthood Federation), sebuah lembaga federasi internasional beranggotakan 184 negara yang memperjuangkan pemenuhan hak dan kesehatan seksual dan reproduksi bagi masyarakat di seluruh dunia.
PKBI punya kontribusi besar dalam memperjuangkan Hak Kesehatan Seksual Reproduksi (HKSR) bagi perempuan, remaja, warga miskin dan kelompok marjinal di Indonesia.
Setelah melalui lima dasawarsa PKBI kini berada di 26 Provinsi mencakup 249 kabupaten/kota di Indonesia dengan Kantor Pusat berada di Jalan Hang Jebat III/F3, Jakarta Selatan.
Pendiri PKBI, Dr. dr. R. Soeharto Sastrosoeyoso dianuegerahi gelar Pahlawan Nasional 2022.
Artikel lain
Pemecatan Ketua KPU Hasyim Asy’ari, KMPKP: Kekerasan Seksual di Penyelenggara Pemilu Meningkat Tajam
Buntut Peretasan PDNS, Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Semuel Pangerapan Mundur
Wakil Ketua ID-SIRTII: Ini Akar Masalah Serangan Ransomware Pada PDNS
“Sungguh mencederai rasa kemanusiaaan saat pemerintah bersikeras mengusir PKBI dari Hang Jebata. Pada hal PKBI telah berkontribusi selama 67 tahun mendukung program pemerintah seperti vaksinasi, penanganan stunting, edukasi remaja, layanan SRHR dan tenda kemanusiaan saat bencana,” kata Ketua Pengurus Nasional PKBI, Dr. Ichsan Malik. (Rep-02)
