RIENEWS.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerapkan aturan baru dalam acara Debat Ketiga Pemilihan Presiden (pilpres) di Istora Senayan, Jakarta pada 7 Januari 2024. Perubahan tersebut adalah hasil evaluasi KPU berrsama tim tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Pertama, larangan penggunaan singkatan atau akronim atau singkatan serta istilah yang tidak lazim. Meskipun penggunaan singkatan merupakan hal biasa, tetapi singkatan atau istilah tidak lazim mengakibatkan perdebatan berlangsung tidak substansial.
“Kan mungkin ada orang tidak familiar dengan singkatan itu. Jadi biar tidak problematik,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari saat konferensi pers di Gedung KPU, Jakarta, Jumat, 5 Januari 2024.
Bahwa baik calon presiden maupun calon wakil presiden, apabila ada singkatan diminta untuk menjelaskan terlebih dahulu. Tidak lagi membuang waktu untuk mempertanyakan kepanjangan dari akronim itu, sehingga pertanyaan yang diajukan jelas dan mudah dipahami.
“Biar debatnya efektif, langsung pada substansi yang ditanyakan. Itu semua sudah jadi evaluasi dan sudah disampaikan kepada semua tim pasangan calon,” jelas Hasyim.
Namun penyebutan akronim atau pun istilah tidak lazim itu tidak menutup kemungkinan terjadi saat debat.
Artikel lain
Penyebab Kecelakaan KA Turangga-Commuter Line Baraya, KNKT Tunggu Hasil Investigasi
Dominasi Kunjungan Wisman 2023 dari Malaysia, Singapura dan Australia
Awasi Bagi-bagi Bansos Jelang Pemilu, Komisi VI DPR akan Bentuk Panja
“Kalaupun terjadi, disepakati moderator mempertegas terkait akronim atau istilah tanpa mengurangi waktu dari setiap paslon,” kata Komisioner KPU August Mellaz.
Kedua, para kandidat hanya menggunakan satu mikrofon. Ketiga, para kandidat harus tetap berada di podium.
Debat ketiga antar tiga capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo akan beradu gagasan tentang masalah pertahanan, keamanan, globalisasi, hubungan internasional, geopolitik, dan politik luar negeri.
Ada 11 panelis yang terlibat menyiapkan pertanyaan. Meliputi Guru Besar Bidang Keamanan Internasional Fisipol Universitas Kristen Indonesia, Prof Angel Damayanti; Dosen Hubungan Internasional, ahli Kajian Industri Pertahanan dan Alih Teknologi Universitas Bina Nusantara, Curie Maharani Savitri, PhD; Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Prof. Evi Fitriani.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Prof. Hikmahanto Juwana; Ahil Aspek Geospasial Hukum Laut Universitas Gadjah Mada, I Made Andi Arsana, S.T., M.E., Ph.D; Dosen Program Studi Hubungan Internasional Ahli Keamanan dan Pertahanan Universitas Pertamina, Dr. lan Montratama.
Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Irine Hiraswari Gayatri, Ph.D; Pakar Keamanan Universitas Pertahanan, Dr. Kusnanto Anggoro; KSAL 2012-2014 dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan, Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio; Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia dan Senior Fellow CSIS, Philips J. Vermonte, Ph.D; Guru Besar Bidang Keamanan Global Universitas Padjadjaran, Prof. R. Widya Setiabudi Sumadinata.
Artikel lain
Politisi PKS Sukamta, Pemerintah Perlu Ajukan Israel ke Mahkamah Internasional
Sambut Wisman Pertama 2024, Sandiaga: Jangan Ragu Berwisata Jelang Pemilu
Per 1 Januari Imunisasi Covid-19 Berbayar, DPR: Waktu Tidak Tepat
Sedangkan moderator debat ketiga adalah Jurnalis Global TV, Ariyo Ardi dan Jurnalis iNewstv, Anisha Dasuki. Format alur dan durasi waktu tidak mengalami perubahan, yakni debat akan diselenggarakan total 150 menit (120 menit debat, 30 menit iklan) dan terbagi menjadi 6 segmen. (Rep-04)
