RIENEWS.COM – Hakim majelis Mahkamah Konstitusi memutuskan memanggil empat menteri Kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin, untuk dimintai keterangan dalam sengketa Pilpres 2024 (PHPU Presiden 2024).
Dua paslon capres-cawapres, Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar dengan Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, dan paslon Ganjar Pranowo-Mahfud MD Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, menggugat hasil Pilpres 2024 yang telah ditetapkan KPU pada Rabu 20 Maret 2024.
Dalam sidang kedua Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden (PHPU Presiden) 2024 Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, pada Senin, 1 April 2024, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo yang juga Ketua Majelis Hakim Pleno, memutuskan pemanggilan empat menteri tersebut dijadwalkan pada sidang hari Jumat, 5 April 2024.
Suhartoyo menegaskan bahwa MK menghadirkan para menteri untuk kepentingan hakim.
“Sebagaimana diskusi (Rapat Permusyawaratan Hakim/RPH), universalnya kan badan peradilan yang sifatnya inter parties (mengikat para pihak) itu, kemudian nuansanya menjadi keberpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak. Jadi, ini semata-mata untuk kepentingan para hakim,” kata Suhartoyo.
Ada pun empat menteri Kabinet Indonesia Maju yang akan diperdengarkan keterangannya di sidang sengketa Pilpres 2024 yakni, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekonomi) Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Selain keempat menteri tersebut, MK juga akan menghadirkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Agenda sidang kedua sengketa Pilpres 2024 Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, mendengarkan keterangan 11 saksi Pemohon, untuk memberikan kesaksian guna memperkuat atas dalil-dalil yang telah diajukan ke MK. Serta tujuh saksi ahli, untuk memberikan berbagai perspektif keahlian/keilmuan.
Saksi ahli yang dihadirkan Tim AMIN, Bambang Eka C.W., Faisal Basri, Ridwan, Antoni Budiawan, Vid Adrison, Djohermansyah Djohan, dan Yudi Prayudi.
Berikut keterangan saksi ahli dalam sengketa Pilpres 2024.
Faisal Basri: Kejanggalan Bansos
Dalam keterangannya di ruang Ruang Sidang Pleno MK, Faisal Basri menjelaskan mengenai kejanggalan keberadaan bantuan sosial (Bansos) dalam Pemilu 2024.
Faisal menyebutkan, berpedoman pada imbauan KPK, penyaluran bantuan tidak dibenarkan tiga bulan sebelum pemilihan pejabat. Namun disayangkan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 aturan tersebut tidak digaungkan.
Hal ini tampak nyata pada penyaluran bantuan El Nino yang diperpanjang penyalurannya meski bencana tersebut telah mereda.
“Kebutuhannya ini jelas untuk meningkatkan suara dari segi data yang ada. Sebab, masalah pangan di dunia kian mereda hingga Desember dan harga beras di pasar internasional pada Januari turun, justru di Indonesia kian naik dan tertinggi sepanjang sejarah, pemerintah dengan bansosnya membantu orang yang miskin dan tidak miskin tambah banyak, cita-citanya menaruh harapan agar suaranya satu putaran,” kata Faisal.
Anthony Budiawan: Perpanjangan Bansos Langgar Konstitusi
Anthony Budiawan menyatakan perpanjangan Bansos hingga Juni 2024 telah melanggar konstitusi. Sebab, hal tersebut terjadi secara sepihak tanpa persetujuan DPR dan tidak ditetapkan dengan undang-undang, melanggar UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan penyimpangan kebijakan APBN 2024 tergolong tindak pidana korupsi yang melanggar UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Pada Desember 2023, Kemenkeu atas perintah Jokowi melakukan pemblokiran anggaran atau penyesuaian otomatis sebesar 50,15 triliun rupiah. Hal ini diakui Airlangga Hartarto yang melakukan pemblokiran anggaran di sejumlah K/L untuk anggaran bansos hingga Juni 2024,” terang Anthony.
Ridwan: Pencalonan Gibran Cacat Konsiderans
Artikel lain
Tim Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024, Gibran Tak Penuhi Syarat Cawapres
Pidato Lengkap Anies di Sidang Sengketa Pilpres 2024: Kita di Persimpangan yang Kritis
Gugatan Pilpres Ketua MK Suhartoyo Sebut Selesai 14 Hari Berikut Tahapannya
Saksi ahli dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Ridwan menjelaskan, proses pencalonan cawapres serta penetapan hasil Pemilu Tahun 2024 dari perspektif hukum administrasi tidak sah.
Sebab saat pendaftaran yang periodenya telah ditetapkan KPU, PKPU Nomor 19 Tahun 2023 belum diubah. Sehingga, peraturan yang berlaku saat itu yang mensyaratkan calonnya berusia paling rendah 40 tahun. Dengan demikian Gibran belum memenuhi syarat, sementara dalam penetapannya KPU menerbitkan Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023 tentang pasangan peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024.
“Dari perspektif hukum administrasi, keputusan ini cacat konsiderans dan cacat isi karena mencantumkan Gibran yang tidak sah pendaftarannya. Sehingga Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil pemilu 2024 juga cacat isi karena memuat Gibran yang tidak sah pendaftarannya,” jelas Ridwan.
Djohermansyah Djohan: Jokowi Dukung Paslon 02
Saksi Ahli Otonomi Daerah yang dihadirkan Pemohon, Djohermansyah Djohan menerangkan Pilpres 2024 tidak berjalan dengan bebas, jujur, dan adil sebagaimana amanat Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945. Sebab, Presiden Joko Widodo selaku pemegang kekuasaan pemerintahan telah mendukung Paslon 02.
Dukungan keberpihakan ini tampak pada perbuatan, tindakan, dan ucapan sebelum dan saat kampanye Pilpres 2024.
“Masyarakat pemilih Indonesia cenderung berorientasi paternalistik dan feodalistik karena tingkat pendidikannya yang masih rendah. Dalam kondisi ini, posisi kepala daerah, pejabat negara, dan kepala desa sangat strategis dalam mempengaruhi sikap pemilih,” kata Djohermansyah.
Yudi Prayudi: Keganjilan Sirekap
Saksi Ahli Digital Forensik, Yudi Prayudi menjabarkan keganjilan dalam Sirekap yang membuat terfasilitasinya kecurangan hasil Pemilu 2024.
Sebagai alat utama dan pembantu, keberadaan Sirekap sebagai bentuk komitmen KPU dalam pemanfaatan teknologi pada implementasinya tidak berjalan dengan baik karena tidak memenuhi kualifikasi sebagai sistem yang kredibel.
“Kami melihat sistem dari Sirekap ini memiliki kerentanan karena memiliki CVE. Salah satu yang kami curigai tanda tangan di Form C Hasil yang diunggah di portal pemilu2024.kpu.go.id. Hasilnya kelihatan berbeda satu sama lain untuk orang yang sama, terdapat banyak keganjilan sejenis yang dianalisa oleh Tim 01 dan 03,” katanya.
Vid Adrison: Pengaruh Bansos terhadap Perolehan Suara
Saksi ahli berikutnya yang dihadirkan pasangan Anies-Muhaimin yaitu Vid Adrison. Pakar Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ini menjabarkan tentang dampak dari bantuan sosial (Bansos) terhadap perolehan suara pasangan calon yang didukung oleh petahana.
Menurut Vid, bansos efektif meningkatkan suara paslon yang didukung oleh petahana karena bansos dapat diakui sebagai kebijakan pemerintah, sehingga masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk menyangkal bantuan tersebut dari pemerintah dan bukan atas kerja masyarakat itu sendiri atau pihak lain.
“Bansos itu menargetkan masyarakat miskin. Ingat, nilai uang tersebut akan bergantung pada income (pendapatan), di mana nilainya akan berbeda pada masyarakat miskin dengan pendapatan tinggi. Masyarakat dengan pendapatan dan pendidikan rendah cenderung bersifat myopic, yakni kecenderungan memperlihatkan sesuatu yang lebih dekat terjadi dibandingkan dengan yang telah lama terjadi. Implikasinya secara jangka panjang ini dapat dilihat dari hasil survei LSI, di mana 69 persen penerima bansos pada 2024 memilih Paslon 02 dalam Pilpres 2024. Jadi, ada hubungan positif antara jumlah bantuan dalam bentuk apapun dengan perolehan suara,” sampai Vid.
Kemudian Vid menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengangguran yang rendah, tidak efektif meningkatkan perolehan suara. Sebab, masyarakat belum menganggap hal tersebut hasil kerja pemerintah. Justru masyarakat menilai hal demikian terjadi lebih dominan akibat kerja keras masyarakat itu sendiri. Sehingga perekonomian di mata masyarakat akan berjalan secara autopilot. Perbedaan respons ini, sambung Vid, terjadi karena aspek psikologis di mana orang akan lebih besar untuk sesuatu yang buruk dibandingkan yang baik. Contoh konkretnya, Vid menerangkan dampak dari kunjungan Presiden Jokowi terhadap perolehan suara Paslon 02.
“Kunjungan Jokowi efektif meningkatkan suara Prabowo pada 2024, kunjungan Prabowo menurunkan perolehan suara Ganjar, kunjungan Prabowo 2024 tidak berdampak pada perolehan suara Anies 2024, dan kunjungan Prabowo dan suara Jokowi 2019 semakin memperbesar kenaikan suara Prabowo tahun 2024,” jelas Vid.
Artikel lain
Mudik Lebaran 2024, Menhub Tekankan Antisipasi Gangguan di Jateng
Mudik Lebaran 2024, Sanksi Bagi Maskapai Naikan Harga Lewati TBA
Imbauan Mudik Lebaran 2024 Lebih Awal Kemenhub Siapkan Sarana Transportasi
Vid juga menyampaikan perhitungam perolehan suara Paslon 02 tanpa dukungan presiden dan adanya bansos. “Pemerintah bukan tidak boleh menggunakan bansos karena program perlindungan masyarakat tetap harus diberikan sebagai bukti nyata tanggung jawab negara terhadap masyarakat yang membutuhkan. Namun karena bansos berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat, diperlukan peraturan yang bisa mengurangi potensi penyalahgunaan bansos untuk meningkatkan perolehan suara kandidat yang didukung petahana,” sampai Vid yang merupakan ahli ekonomi lulusan Georgia State University, Atlanta, Georgia. (Rep-02)
Sumber: Mahkamah Konstitusi
